Bobol ATM dan Kartu Kredit Hingga Ratusan Juta, Pria Ini Berhasil Ditangkap Satreskrim Polres Tulungagung

TULUNGAGUNG - Berakhir sudah aksi TA (31) dalam mengeruk uang milik bosnya sendiri.

Wanita Pengedar Sabu Ditulungagung Ditangkap Polsek Bandung

TULUNGAGUNG - Seorang perempuan berinisial NH (36) yang beralamat di dusun. BesukI desa. Besuki kecamatan Bandung kabupaten Tulungagung harus.

Humas Polda Jatim Raih 2 Kategori Penghargaan dari Div Humas Polri

ULUNGAGUNG - Humas Polda Jatim raih dua penghargaan dari Divisi Hubungan Masyarakat (Div Humas) Polri, atas partisipasinya secara aktif dalam

Sambut HUT Bhayangkara 75, Polres Tulungagung Gelar Vaksinasi Covid-19

Tulungagung- Dalam rangka memperingati HUT Bhayangkara ke-75, Polres Tulungagung menggelar vaksinasi covid-19 massal.

Tingkatkan Iman dan Taqwa, Anggota Polres Tulungagung Sinau Kitab Kuning

TULUNGAGUNG - Salah satu upaya Polres Tulungagung dalam meningkatkan iman dan taqwa terhadap personil Polri dan Pegawai Negeri Sipil Polri yakni dengan menggelar pembinaan rohani dan mental (binrohtal) yang digelar secara rutin di Masjid Al Hafidz

Minggu, 30 November 2025

SIARAN PERS POLRI FH UNISSULA LAUNCHING PUSAT STUDI KEPOLISIAN, WAKAPOLRI: DORONG RISET STRATEGIS DAN RUJUKAN KEBIJAKAN NASIONAL

Semarang, 29 November 2025 — Polri meresmikan Pusat Studi Kepolisian Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang sebagai ruang kolaborasi strategis bagi pengembangan ilmu kepolisian berbasis riset akademik. Peresmian yang disaksikan Wakapolri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M., secara daring serta dihadiri langsung Kepala Lemdiklat Polri Komjen Pol Chrysnanda Dwilaksana ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kapasitas keilmuan Polri dan melahirkan pemikiran akademik untuk kebijakan publik di masa mendatang.

Wakapolri menegaskan bahwa Polri membutuhkan kolaborasi serius dengan perguruan tinggi guna memperkuat fondasi kebijakan keamanan nasional yang berbasis data. Rektor Unissula Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.H. menegaskan bahwa pusat studi ini merupakan komitmen Unissula untuk hadir sebagai mitra strategis Polri dalam memperkuat kualitas keamanan negara. “Jika kepolisian suatu negara lemah maka negara itu akan mudah rapuh, tetapi jika kepolisiannya kuat maka negaranya akan berdiri tegar,” ujarnya. Ia menambahkan, “Kami ingin pusat studi ini tidak hanya menghasilkan kajian, tetapi melahirkan polisi yang dicintai rakyatnya — polisi yang bekerja dengan ilmu, empati, dan keberpihakan pada keadilan substantif.”


Wakapolri dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerja sama akademik merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas kebijakan Polri. “Kolaboratif Polri dengan akademisi merupakan investasi strategis bagi kualitas kebijakan di masa depan. Dengan dibukanya Pusat Studi Kepolisian FH Unissula, saya berharap lahir riset nasional yang kuat, meliputi keamanan pangan, perkembangan sosial, hingga rekomendasi kebijakan Polri yang adaptif terhadap tantangan zaman,” tegasnya. Ia mencontohkan model kemitraan serupa yang berhasil diterapkan di Inggris, Australia, dan Selandia Baru melalui pendekatan evidence-based policing yang terbukti meningkatkan kepercayaan publik.


Pusat Studi Kepolisian FH Unissula diproyeksikan menjadi simpul dialog intelektual dan pusat kajian strategis dalam memperkuat keamanan publik. Sejumlah pakar akan terlibat dalam penelitian kebijakan, pelatihan kepolisian, serta pengembangan literasi ketahanan pangan. Kepala Lemdiklat Polri Komjen Pol Chrysnanda Dwilaksana berharap pusat studi ini menjadi pemantik kemajuan. “Semoga pusat studi ini menyemangati Polri dalam bekerja dan memperluas tradisi riset yang mendukung keamanan masyarakat,” ucapnya.


Wakapolri juga menegaskan bahwa Polri terus memperkuat landasan akademik kelembagaan melalui sembilan pusat studi baru termasuk siber, anti korupsi, masyarakat, hingga lalu lintas. Polri juga mendorong pelaksanaan Asta Cita pemerintah melalui penegakan hukum judi online dan narkoba, termasuk pemusnahan barang bukti terbesar sepanjang sejarah sebesar 214,8 ton (Rp 29,37 triliun). Selain itu, Polri mendukung ketahanan pangan nasional dengan produksi 2,5 juta ton komoditas pada 624 ribu hektare lahan serta memperluas program makanan bergizi melalui pembangunan 1.084 SPPG di seluruh Indonesia.


Dengan diresmikannya Pusat Studi Kepolisian FH Unissula, Polri optimis bahwa integrasi sains akademik dan pengalaman lapangan akan melahirkan model kepolisian yang adaptif, humanis, dan berbasis riset. Polri percaya pusat studi ini akan berkembang sebagai Center of Excellence sekaligus mitra permanen dalam penguatan kebijakan keamanan nasional serta mewujudkan kepolisian yang semakin dipercaya dan dicintai masyarakat.

Share:

Polri Siapkan Perangkat Starlink di Lokasi Bencana, Warga Akhirnya Bisa Terhubung Kembali dengan Keluarga

Aceh - Setelah empat hingga lima hari terputus dari jaringan komunikasi akibat bencana, masyarakat di wilayah terdampak akhirnya dapat kembali menghubungi keluarga mereka. Polri melalui Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Div TIK) turun langsung ke lokasi bencana untuk memastikan akses komunikasi darurat dapat dipulihkan secepat mungkin.

Sebagai bagian dari respons cepat tersebut, Mabes Polri telah mengirimkan total 8 perangkat Starlink ke wilayah terdampak bencana dengan rincian yaitu 2 unit di Aceh, 4 unit di Sumatera Utara dan 2 unit di Sumatera Barat.


Salah satu unit di Aceh telah dioperasikan oleh Tim Bid TIK Polda Aceh yang dipimpin Ipda Edi Amran bersama dua personel lainnya di Desa Tingkem, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireun. Mereka memasang dan mengaktifkan akses WiFi Starlink, yang langsung dimanfaatkan warga untuk berkomunikasi dengan keluarga mereka yang sebelumnya tidak dapat dihubungi selama beberapa hari.


“Alhamdulillah, masyarakat sekarang sudah bisa menghubungi keluarganya setelah empat hari tidak ada sinyal. Mereka sangat antusias memanfaatkan akses WiFi yang kita pasang,” ujar Ipda Edi Amran dari lokasi bencana.


Kehadiran layanan komunikasi ini disambut haru dan rasa syukur oleh para pengungsi. Salah satu warga Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, menyampaikan langsung testimoninya:


"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak Polri yang sudah menyediakan WiFi kepada kami warga Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen Aceh yang sedang mengungsi. Saya bisa menelpon seluruh keluarga saya yang beberapa hari tidak bisa dihubungi. Alhamdulillah hari ini saya sudah terkoneksi dengan keluarga kami di luar. Saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Polri. Semoga Polri semakin sukses ke depan. Terima kasih.”


Langkah cepat Polri dalam memulihkan konektivitas ini menjadi salah satu bentuk dukungan kemanusiaan yang krusial, membantu masyarakat tetap terhubung dengan keluarga dan mendapatkan informasi penting selama masa tanggap darurat. Akses WiFi Starlink ini akan terus dioperasikan hingga kondisi komunikasi di wilayah terdampak kembali pulih.

Share:

Sabtu, 29 November 2025

Polisi Bersihkan Rumah Warga Terdampak Erupsi Semeru di Dusun Sumbersari Lumajang

LUMAJANG,- Anggota gabungan dari Sat Brimob Ditsamapta Polda Jawa Timur dan Polres Lumajang terus turun lapangan membantu warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru di Lumajang.

Kali ini, personel gabungan Polda Jatim itu membersihan rumah-rumah warga dari timbunan material erupsi di Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Sabtu (29/11/2025). 


Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk respon cepat kepolisian dalam membantu pemulihan pascabencana yang menyebabkan sejumlah rumah warga tertutup lumpur dan material. 


Personel gabungan Polda Jatim bekerja bersama masyarakat secara bergotong-royong, menyingkirkan lumpur, membersihkan perabotan, serta membantu memindahkan barang-barang berharga milik warga. 


Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud komitmen Polri hadir di tengah masyarakat pada situasi sulit. 


Kombes Pol Abast menegaskan, Polda Jawa Timur menurunkan personel gabungan untuk membantu percepatan pemulihan di wilayah terdampak. 


"Kehadiran kami di sini sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral untuk meringankan beban masyarakat,” kata Kombes Pol J. Abast. 


Ia menambahkan, kehadiran Polri dalam hal ini Polda Jatim menjadi bagian dari upaya kemanusiaan untuk mempercepat aktivitas warga kembali normal. 


“Kami memastikan bantuan personel akan terus diberikan selama warga masih membutuhkan. Polri akan selalu hadir untuk membantu dan memberikan rasa aman,” ujar Kombes Pol J. Abast. 


Warga sekitar menyampaikan apresiasi atas kerja cepat dan bantuan yang diberikan aparat kepolisian yang sudah membantu membersihkan rumah hingga lingkungan permukiman. 


Dengan adanya dukungan dari Kepolisian, proses pemulihan di Desa Supiturang diharapkan dapat berlangsung lebih cepat dan efektif. (khan007)

Share:

Polisi Gelar Trauma Healing dan Berbagi Snack untuk Pelajar Terdampak Erupsi Gunung Semeru

LUMAJANG – Suasana ceria terlihat di SDN Supiturang 01, Dusun Sumbersari, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, pada Sabtu (29/11/2025) pagi. 

Sekitar pukul 09.30 WIB, para siswa disambut hangat oleh sejumlah Polisi Wanita (Polwan) Polres Lumajang dan personel Brimob Polda Jatim yang melaksanakan kegiatan trauma healing sekaligus pembagian snack untuk anak-anak.


Anak-anak tampak antusias mengikuti berbagai permainan edukatif yang dirancang untuk mengurangi ketegangan psikologis pasca situasi darurat di wilayah tersebut. 


Polwan dan personel Brimob membuat suasana menjadi penuh tawa dengan kegiatan interaktif yang mengajak siswa bergerak, bernyanyi, dan bermain bersama.


Kegiatan ditutup dengan pembagian ratusan paket snack kepada seluruh siswa yang langsung disambut teriakan gembira. 


Para siswa pun mengangkat tinggi paket snack mereka sambil berfoto bersama, menandai momen penuh keceriaan di halaman sekolah.


Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kehadiran negara untuk memulihkan kondisi psikologis anak-anak di wilayah terdampak.


Kombes Pol Abast menegaskan Trauma healing ini penting untuk memastikan anak-anak kembali merasa aman dan nyaman. 


"Kami ingin kehadiran Polri tidak hanya dalam bentuk pengamanan, tetapi juga memberikan dukungan emosional bagi warga, khususnya anak-anak,” ujar Kombes Abast. 


Kabid Humas Polda Jatim mengatakan Polda Jawa Timur bersama Polres Lumajang berkomitmen terus memberikan pendampingan psikologis dan dukungan lainnya bagi masyarakat yang terdampak erupsi Gunung Semeru hingga kondisi pulih sepenuhnya. (khan007)

Share:

Polda Jatim Sediakan Dapur Umum untuk Warga Terdampak Erupsi Gunung Semeru

LUMAJANG – Personel Polisi Wanita (Polwan) dan anggota Satbrimob Polda Jawa Timur menyediakan dapur umum bagi warga yang terdampak erupsi Gunung Semeru di Desa Supiturang, Pronojiwo, Kabupaten Lumajang.

Dengan peralatan lengkap dan tenaga personel yang siaga, petugas menyiapkan makanan untuk para warga, termasuk anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya. 


Kehadiran dapur umum dari Polda Jawa Timur  ini sangat membantu mengurangi beban warga. 


Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abast mengatakan bahwa penyediaan dapur umum ini merupakan bentuk kepedulian dan respon cepat Polda Jatim dalam membantu masyarakat. 


“Polda Jawa Timur hadir untuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi, termasuk menyediakan makanan siap saji setiap harinya,” kata Kombes Pol J. Abast, Sabtu (29/11).


Ia menambahkan bahwa jajaran Polda Jatim akan terus bersiaga dan memberikan dukungan penuh selama masa tanggap darurat. 


“Polda Jatim akan terus mendukung upaya penanganan bencana di Lumajang ini," tegas Kombes Abast.


Kabid Humas Polda Jatim juga berharap kehadiran Polri di lapangan dapat memberikan rasa aman dan meringankan beban masyarakat khususnya yang terdampak erupsi Gunung Semeru.


"Dapur umum Polda Jatim ini direncanakan tetap beroperasi selama warga masih membutuhkan bantuan logistik," pungkas Kombes Pol Abast. (khan007)

Share:

SPPG Polres Trenggalek Bersertifikat Laik Higiene Sanitasi Resmi Dioperasikan

TRENGGALEK – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Trenggalek Polda Jawa Timur yang berlokasi di Dusun Depok Desa /Kecamatan Pule Kab Trenggalek, secara resmi memperoleh Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek.

Sertifikat dengan Nomor PB UMKU : 230725010756600020001  itu diterbitkan pada  29 November 2025  sebagai bentuk pengakuan bahwa dapur pengolahan pangan SPPG telah memenuhi standar keamanan dan sanitasi pangan yang berlaku.


SLHS merupakan sertifikat kelayakan yang memastikan bahwa tempat pengolahan makanan memiliki sanitasi lingkungan yang baik, peralatan bersih, penyimpanan bahan yang aman, proses pengolahan yang higienis, serta jaminan kesehatan tenaga kerja. 


Sertifikat ini menjadi persyaratan penting dalam mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Polres Trenggalek.


Kapolres Trenggalek AKBP Ridwan Maliki menyampaikan dengan adanya sertifikat ini, SPPG Polres Trenggalek Polda Jatim dinilai mampu menjamin kualitas pangan yang diproduksi.


"Alhamdulillah, SPPG kita sudah layak beroperasi khususnya dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis,” terang AKBP Maliki, Sabtu ( 29/11/2025).


Kapolres Trenggalek mengatakan secara ketat pengawasan dan pengujian dilakukan oleh Seksi Kedokteran dan Kesehatan (Sidokkes) serta ahli gizi. 


Setiap hari, seluruh menu yang diproduksi SPPG diuji dengan menggunakan metode laboratorium dan organoleptik.


“Pengujian dilakukan untuk memastikan makanan yang disajikan benar-benar aman dan bebas dari kandungan zat berbahaya,” lanjut AKBP Maliki.


Parameter pengujian meliputi pemeriksaan kandungan formalin, arsenik, sianida, nitrit, serta uji organoleptik terhadap rasa, aroma, dan tekstur makanan.


AKBP Maliki  menegaskan komitmen Polres Trenggalek Polda Jatim dalam menghadirkan layanan terbaik bagi masyarakat.


“Dengan status laik higiene sanitasi ini, produksi makanan yang disalurkan melalui program-program kepolisian makin dapat dipercaya dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat penerima,” pungkasnya. (khan007)

Share:

Polri Buka Posko Penerimaan Bantuan Bencana, Ajak Masyarakat Perkuat Solidaritas Kemanusiaan

Jakarta, 29 November 2025 — Polri melalui Posko Penerimaan Bantuan Bencana resmi membuka layanan untuk masyarakat yang ingin menyalurkan bantuan kepada para korban bencana di berbagai wilayah Indonesia. Posko yang berlokasi di Kantor Korsabhara Baharkam Polri, Jl. Komjen Pol. M. Jasin, Kelapa Dua, Cimanggis, Depok, ini setiap hari menerima berbagai jenis bantuan yang sangat dibutuhkan para penyintas.

Jenis bantuan yang dapat disalurkan antara lain:


1. Pakaian bersih dan layak pakai

2. Selimut dan bantal

3. Pakaian serta perlengkapan bayi (popok, susu, tisu basah/kering, sabun bayi, dll.)

4. Obat-obatan dan vitamin

5. Alat mandi dan perlengkapan kebersihan

6. Kebutuhan pribadi perempuan (pembalut dan sejenisnya)

7. Pakaian dalam pria/wanita

8. Makanan instan


Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa Polri membuka posko ini untuk memastikan bantuan dari masyarakat dapat dihimpun dan disalurkan secara cepat serta tepat sasaran.


“Polri mengajak seluruh masyarakat untuk bergotong royong membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Setiap bantuan memiliki arti besar bagi para korban. Posko ini kami siapkan agar proses pengumpulan dan distribusi bantuan lebih terkoordinasi,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo.


Beliau juga menambahkan bahwa Polri berkomitmen mendukung penuh upaya kemanusiaan dan siap menyalurkan seluruh bantuan ke wilayah terdampak melalui jajaran kepolisian daerah.


Untuk informasi lebih lanjut dan koordinasi pengiriman bantuan, masyarakat dapat menghubungi call center Posko Polri di 0812-7672-2009.


Polri mengimbau agar seluruh bantuan yang diberikan berada dalam kondisi baik serta layak guna, sehingga dapat langsung digunakan oleh para penyintas bencana.

Share:

Polri Kirim Ribuan Paket Kebutuhan dan Peralatan SAR ke Aceh, Sumut, dan Sumbar

 Pondok Cabe, 29 November 2025 — Polri memberangkatkan dua pesawat CN dan Fokker dari Mako Polisi Udara Pondok Cabe, membawa berbagai jenis bantuan logistik dan peralatan penyelamatan untuk masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa pengiriman logistik ini merupakan tindak lanjut instruksi negara untuk merespons cepat situasi darurat.

“Atas perintah Bapak Presiden kepada Bapak Kapolri, Polri diminta segera melakukan tindakan nyata dalam rangka mitigasi bencana. Instruksi ini langsung ditindaklanjuti hari ini,” ujarnya.


Bantuan yang diberangkatkan hari ini mencakup kebutuhan mendesak bagi warga terdampak, terutama kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu.

“Untuk masing-masing daerah, Polri menyiapkan paket kebutuhan anak dan ibu sebanyak 1.500 pcs, termasuk pakaian, tas sekolah, obat-obatan, makanan siap saji, kasur lipat, selimut, pelampung, serta air mineral,” jelas Trunoyudo.


Selain kebutuhan dasar, Polri juga mengirimkan peralatan pertolongan dan pendukung operasi SAR dalam jumlah besar.

Untuk Polda Aceh, bantuan terdiri dari 20 unit perahu karet, 220 pelampung, 10 tenda peleton, 2 tenda dokas, 200 fieldbed, 2.000 MTP, hingga portable solar generator dan Techno WiFi.

Sementara Polda Sumut menerima 10 perahu karet, 60 pelampung, 500 jas hujan, 7 tenda peleton, 300 fieldbed, 3.000 MTP, 1.000 pack masker, 3 genset, serta 500 nasi cepat saji dan 4 unit wontek.

Untuk Polda Sumbar, peralatan yang dikirim mencakup 3 perahu karet, 18 pelampung, 5 senso, 10 tenda peleton, 300 fieldbed, 2.000 MTP, 200 skop runcing, hingga 100 ponco coklat.


Trunoyudo menegaskan bahwa kelengkapan logistik tersebut disesuaikan dengan kebutuhan lapangan yang berkembang.

“Semua unsur kami kerahkan—dari Polisi Udara, Polair, Tim Rescue Baharkam, K9, Brimob, Logistik, hingga Forensik DVI dan Kedokteran Polri—untuk memastikan bantuan yang dikirim benar-benar tepat guna,” katanya.


Untuk mendukung pendistribusian ke lokasi yang sulit dijangkau, Polri juga menggerakkan kapal-kapal Polair seperti Jalak 5002, Kutilang 5005, Pingwin 5011, serta kapal bantuan dari Polda Riau, dan helikopter dari berbagai polda di Indonesia.


Sebagai tambahan dukungan kebutuhan harian warga, Polri telah mengoperasikan 28 dapur lapangan yang tersebar di 22 polda, siap melayani penyediaan makanan bagi masyarakat terdampak.

Share:

Road Show : Polres Kediri Beri Edukasi Bahaya Narkoba kepada Para Santri

 KEDIRI - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Kediri Polda Jawa Timur gencar sosialisasikan bahaya penyalahgunaan narkoba.

Seperti halnya yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu, Satresnarkoba menyasar Pondok Pesantren Darul Fatihin, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri untuk mengedukasi kepada para santri.


Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji menyampaikan sosialisasi tersebut merupakan bagian dari program pembinaan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkoba termasuk di lingkup Pesantren.


"Tujuan membangun daya cegah dan daya tangkal terhadap penyalahgunaan narkoba di lingkungan pendidikan, khususnya pondok pesantren," ujar AKBP Bram, Jumat (28/11).


Menurut AKBP Bramastyo Priaji generasi muda, khususnya para santri, memiliki peran penting dalam mewujudkan Generasi Emas 2045 yang produktif dan bebas narkoba.


"Kita menggandeng para santri agar menjadi pelopor tanpa narkoba di lingkungan masing - masing," kata AKBP Bram.


Pada kegiatan tersebut, Satresnarkoba Polres Kediri Polda Jatim menjelaskan secara detail tentang jenis-jenis narkoba, dampak buruk penyalahgunaan, serta ancaman peredaran gelap narkotika yang dapat merusak masa depan generasi muda.


Penyampaian materi dilakukan secara menarik, interaktif, dan mudah dipahami sehingga para peserta mampu menangkap pesan penting mengenai bahaya narkoba.


“Para santri harus mampu menjadi generasi emas yang bebas dari narkoba. Tidak hanya menjauhi, tetapi juga mampu mengedukasi lingkungan sekitar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba,” tutur AKBP Bramastyo.


Pihak pondok pesantren mengapresiasi kegiatan yang digelar Polres Kediri Polda Jatim itu.


Pengasuh Pondok Pesantren Darul Fatihin menyampaikan rasa terima kasih atas terselenggaranya program Road Show Generasi Emas Produktif Tanpa Narkoba tersebut.


"Terima kasih kepada Polres Kediri karena kegiatan ini sangat bermPengasuh Pondok Pesantren Darul Fatihin anfaat bagi para santri," ungkapnya.


Pengasuh Pondok Pesantren Darul Fatihin juga mengatakan edukasi seperti ini penting agar para santri tumbuh menjadi pemuda harapan bangsa yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045. (khan007)

Share:

Bencana Alam Landa Sumatera Utara, Polri Maksimalkan Operasi SAR dan Bantuan Kemanusiaan

28 November 2025 — Gelombang bencana alam melanda berbagai wilayah di Sumatera Utara sejak 24 hingga 27 November 2025. Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Polda Sumatera Utara merilis data terkini yang menunjukkan sebanyak 311 kejadian bencana terjadi dalam kurun waktu tersebut, terdiri dari 127 tanah longsor, 162 banjir, 20 pohon tumbang, dan 2 angin puting beliung. Bencana ini tersebar di 17 kabupaten/kota dan menimbulkan dampak besar bagi masyarakat.

Dari seluruh kejadian, tercatat 228 korban, dengan rincian 46 orang meninggal dunia, 11 luka berat, 85 luka ringan, serta 86 warga masih dalam pencarian. Sementara itu, jumlah pengungsi diperkirakan mencapai 10.000 orang, dengan Kota Medan menjadi wilayah dengan pengungsian terbanyak, yakni 6.782 jiwa. Beberapa daerah juga melaporkan kondisi terparah, seperti Kota Sibolga dengan 59 korban jiwa, termasuk 46 yang masih hilang, Kabupaten Tapanuli Selatan dengan 99 korban jiwa, serta Kabupaten Mandailing Natal yang mencatat lebih dari 1.400 warga mengungsi.


Dalam upaya menanggulangi situasi tersebut, Polri telah mengerahkan 1.754 personel dari berbagai satuan, mulai dari Polres jajaran, Brimob, Ditsamapta, hingga tim Dokkes dan logistik. Di lapangan, Korps Brimob Polda Sumut melakukan operasi SAR, evakuasi korban, membuka akses jalan yang tertutup longsor, serta mendirikan posko darurat dan dapur lapangan. Ditsamapta turut membantu patroli tanggap bencana, distribusi logistik, hingga memberikan trauma healing bagi warga terdampak. Bid TIK menyediakan layanan komunikasi darurat dan internet Starlink untuk mendukung koordinasi, sementara Dokkes Polri menangani layanan kesehatan dan pemantauan sanitasi pengungsian. Ditlantas mengatur rekayasa lalu lintas serta mengawal ambulans dan distribusi bantuan. Di sisi lain, Bhayangkari Daerah Sumut mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa makanan, selimut, pakaian, kasur lipat, dan perlengkapan bayi ke wilayah yang paling terdampak.


Polda Sumut juga mencatat adanya penambahan wilayah terdampak, meliputi Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Tanah Karo, Tebing Tinggi, dan Batu Bara, seiring curah hujan ekstrem yang terjadi selama beberapa hari terakhir.


Kabagpenum Ropenmas Divhumas Polri, Kombes Pol Erdi A. Chaniago, menyatakan bahwa Polri berkomitmen memberikan respon cepat dan maksimal dalam penanganan bencana ini. Ia menegaskan bahwa seluruh personel bekerja tanpa henti untuk melakukan pencarian korban, evakuasi, pengamanan lokasi, dan penyaluran bantuan. “Prioritas Polri adalah keselamatan warga dan memastikan kebutuhan darurat dapat terpenuhi,” ujarnya. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada mengingat potensi cuaca ekstrem masih dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan.

Share:

Polri Siapkan Pengiriman Bantuan untuk Korban Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

 Jakarta — Polri tengah mempersiapkan pengiriman bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak bencana alam di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rencana pengiriman dijadwalkan berlangsung besok, Sabtu, 29 November 2025, seiring dengan rampungnya proses koordinasi serta penyelarasan kebutuhan logistik di lapangan.

Karopenmas Divhumas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa Polri terus memastikan setiap langkah penyaluran bantuan dilakukan secara terukur dan tepat sasaran melalui komunikasi intensif dengan jajaran kewilayahan.


“Polri telah menyiapkan langkah percepatan penyaluran bantuan. Saat ini proses penyempurnaan kebutuhan dari wilayah terdampak terus berjalan, termasuk penyusunan manifest barang yang akan diberangkatkan,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo.


Dari sisi transportasi udara, jajaran Poludara Polri melaporkan bahwa beberapa pesawat yang dimiliki oleh Polri telah bersiaga di Mako Ditpoludara Pondok Cabe. Jadwal keberangkatan serta titik pendaratan nantinya akan disesuaikan dengan arahan pimpinan demi memastikan distribusi berjalan optimal.


Sejumlah crew pesawat udara Polri juga telah disiagakan untuk mendukung misi kemanusiaan tersebut, guna memastikan proses pengangkutan bantuan berlangsung aman dan lancar.

Share:

Jumat, 28 November 2025

SMA Kemala Taruna Bhayangkara Didesain Jadi “Leadership Incubator” untuk Lahirkan Pemimpin Masa Depan

SMA Kemala Taruna Bhayangkara (KTB) terus menunjukkan ambisinya menjadi sekolah menengah berstandar global yang tidak hanya menekankan akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan kepemimpinan. Konsep besar sekolah ini ditegaskan langsung oleh Brigjen Pol Bhudi Herdi Susianto, S.H., S.I.K., M.Si., yang memaparkan bahwa SMA KTB dirancang sebagai leadership incubator bagi calon pemimpin masa depan Indonesia.

“SMA Kemala Taruna Bhayangkara ini kami rancang sebagai leadership incubator, tempat melahirkan pemimpin masa depan. Jadi bukan hanya akademik, tetapi karakter juga sangat penting,” ujarnya.


Untuk mencapai tujuan itu, SMA KTB menanamkan 12 nilai kebhayangkaraan (Brata Dedikasi Sejati) yang menjadi fondasi pembentukan karakter siswa: beriman dan bertakwa, cinta tanah air, demokratis, disiplin, kerja keras, profesional, sederhana, empati, jujur, adil, teladan, dan integritas. Nilai-nilai tersebut tidak hanya diajarkan, tetapi benar-benar diintegrasikan dalam seluruh kegiatan sekolah.


“Harapannya, mereka bisa bersaing di tingkat dunia tapi tetap punya rasa cinta tanah air dan kembali membangun Indonesia,” jelas Brigjen Bhudi Herdi.


Untuk mendampingi perkembangan para siswa, mentor dipilih dari perwira muda Polri yang memiliki kedekatan generasi dengan para pelajar. Banyak di antara mentor tersebut adalah lulusan sekolah unggulan, bahkan penerima beasiswa LPDP, sehingga mampu berdiskusi dengan siswa mengenai peluang studi di luar negeri. “Satu mentor maksimal membina 15 siswa agar dekat dan memahami masalah masing-masing,” tambahnya.


Desain lingkungan belajar SMA KTB juga dirancang secara matang, termasuk tata letak ruang yang memiliki filosofi tersendiri. “Rasio luas ruang dan jumlah siswa dihitung, tata letaknya punya filosofi — misalnya perpustakaan diletakkan di antara asrama dan kelas supaya selalu dilewati dan memotivasi anak untuk membaca,” ungkapnya. Semua ini dilakukan demi memaksimalkan ekosistem belajar.


SMA KTB juga berkomitmen mencari “mutiara-mutiara Indonesia” dari seluruh pelosok tanah air. Pada tahap awal, sekolah memberi ruang agar ada representasi dari berbagai daerah, termasuk Papua. Namun pada seleksi pusat, semua dinilai secara objektif tanpa toleransi apa pun. “Di tahap pusat semua murni nilai,” tegasnya.


Meski program baru berjalan sekitar 3–4 bulan, prestasi internasional siswa SMA KTB sudah mulai terlihat. Mereka meraih hasil gemilang di ajang Model United Nations (Thailand) serta American Mathematics Olympiad, di mana dari 18 siswa yang dikirim, 12 berhasil membawa pulang medali termasuk medali emas. Para siswa bahkan diundang kembali untuk bertanding di Singapura.


Dengan visi yang kuat, pembinaan karakter yang terukur, serta pencapaian internasional yang mulai bermunculan, SMA Kemala Taruna Bhayangkara semakin mengukuhkan posisinya sebagai sekolah inovatif yang menyiapkan pemimpin masa depan Indonesia dengan standar global.

Share:

Pelatihan Polisi Sadar Berkarakter, Langkah Fundamental Transformasi Kultural Polri

PURWAKARTA – Polri berupaya mempercepat transformasi melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) personilnya. Salah satunya dengan menyelenggarakan Training of Trainers (ToT) Peningkatan Kemampuan Instruktur Polisi Sadar Berkarakter Angkatan 1 Tahun 2025. Pelatihan ini diikuti oleh 50 Polisi terpilih yang berasal dari 10 Polda di Indonesia. 

Asisten Kapolri bidang SDM, Irjen Pol. Anwar, memimpin upacara pembukaan pelatihan bertempat di Lapangan Mako Resimen IV Pelopor Parang Gombong, Jati Luhur, Purwakarta.


"Kegiatan pelatihan ini berlangsung selama 15 hari kedepan di dua tempat yaitu di Basecamp Bangun Insan Nusantara Pasir Astap, Jati Luhur, Purwakarta dan di Pusmisinter Divhubinter Polri, Tanggerang, Banten. Kegiatan ini merupakan langkah perbaikan strategis Polri untuk meningkatkan kualitas dan masa depan SDM Polri ke depan." Terang Anwar.


Irjen Pol. Anwar menekankan bahwa pelatihan ini berbasis kompetensi, yang berfokus untuk menjadikan polisi yang baik, santun dan rendah hati. Peserta pelatihan diharapkan menjadi fondasi awal sebagai agent multiplier effect. Agen-agen ini bertugas menyebarkan dan menanamkan bibit transformasi polisi berkarakter ke seluruh jajaran Polda, dari Sabang sampai Merauke. Para peserta ToT diharapkan mampu mentransfer ilmu, karakter dan jiwa Bhayangkara secara utuh kepada seluruh anggota Polri di Indonesia, sekaligus menjadi jembatan transformasi kultural Polri.


Sejalan dengan semangat transformasi Polri menuju institusi yang modern dan demokratis, Polri berkomitmen untuk mewujudkan sosok polisi harapan masyarakat, yaitu personel yang baik, santun, rendah hati dan mampu menjadi problem solver di tengah masyarakat. Tujuan ini diimplementasikan melalui penguatan Pemolisian Masyarakat (Polmas), di mana fungsi kepolisian ditingkatkan dengan mendorong polisi untuk aktif bersilaturahmi, berkomunikasi, bekerja sama dan berkolaborasi secara intensif dengan masyarakat. Polisi yang mampu "bersodaqoh" dengan cara menjalankan tugas dan fungsinya melayani masyarakat. Sebagai contoh nyata dari perubahan paradigma ini, dalam penanganan unjuk rasa, Polri tidak lagi menempatkan diri sebagai pihak yang hanya melakukan penjagaan atau pengamanan, melainkan fokus pada pelayanan unjuk rasa, memastikan hak warga tersalurkan dengan tertib dan damai, sekaligus menunjukkan wajah institusi yang melayani dan mengayomi.


"Polri saat ini juga dituntut untuk merespons cepat dinamika yang sangat kompleks, baik di tingkat domestik maupun internasional. Berada di tengah tarik-menarik geopolitik global, Polri harus berperan menjaga stabilitas internal, yang merupakan prasyarat utama penguatan ketahanan nasional. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi polisi sadar berkarakter adalah salah satu langkah percepatan Polri untuk merespon kebutuhan reformasi." Urai Irjen Anwar. 


Irjen Pol. Anwar menjelaskan bahwa semua upaya yang dilakukan harus saling terkait dan bertujuan sama, yaitu mewujudkan postur Polri yang ideal, di mana kualitas SDM Polri yang berkarakter kuat menjadi kunci utama keberhasilan transformasi.


Pengembangan kurikulum pembinaan karakter ini merupakan tindak lanjut dari transformasi Polri, yang berpedoman pada hasil riset "Rekonstruksi Jati Diri Bangsa Merajut Nusantara untuk Mewujudkan Manusia Indonesia Seutuhnya." Penelitian ini melahirkan tiga pilar utama kecerdasan Spiritual, Intelektual, dan Kultural (SIK) yang menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum pembinaan karakter yang saat ini dilaksanakan pelatihan Angkatan 1. Secara spesifik, pelatihan yang dibuka hari ini memiliki output untuk mencapai tiga kompetensi kunci yaitu Kompetensi Etik, Kompetensi Teknis dan Kompetensi Leadership, yang akan ditempuh melalui empat tahapan, mulai dari pembentukan dasar dan kepribadian, tahap II ToT instruktur sadar berkarakter, hingga sertifikasi LSP.


"Pembangunan SDM Polri harus dilakukan secara holistik, mendalam dan fundamental. Visi kami di SSDM Polri adalah mewujudkan SDM Polri yang unggul, adaptif dan kolaboratif, yang pada akhirnya bermuara pada penguatan culture (budaya) institusi yang melayani dan mengayomi," tutup Anwar.

Share:

Pusat Studi Anti Korupsi STIK–Lemdiklat Polri Luncurkan Rencana Kerja Nasional 2025–2029

Pusat Studi Anti Korupsi STIK–Lemdiklat Polri merilis rencana kerja penanggulangan korupsi nasional periode 2025–2029. Dokumen strategis tersebut menjadi pedoman untuk memperkuat integritas penyelenggaraan negara melalui pencegahan, penegakan hukum, reformasi sistem, serta pemberdayaan masyarakat.

Rencana ini dibangun atas dasar berbagai regulasi, termasuk UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU KPK, hingga Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Melalui kerangka komprehensif tersebut, Polri dan pemangku kepentingan nasional diarahkan bergerak lebih terstruktur dalam mencegah dan memberantas praktik korupsi.


Pusat Studi Anti Korupsi menekankan empat pilar utama: masyarakat pencegahan, penegakan hukum, reformasi sistem dan regulasi, serta pemberdayaan publik. Selama lima tahun, rangkaian program akan dijalankan secara bertahap mulai dari fondasi tata kelola (2025), digitalisasi dan integrasi pengawasan (2026), akselerasi penegakan hukum (2027), konsolidasi nasional (2028), hingga penyempurnaan sistem berkelanjutan (2029).


Target besar yang dicanangkan meliputi penurunan kasus korupsi minimal 20%, peningkatan Indeks Persepsi Korupsi hingga 10 poin, serta digitalisasi 90% layanan publik. Indikator kinerja tersebut menjadi tolok ukur dalam mengawal reformasi birokrasi dan penguatan transparansi nasional.


Guru Besar STIK–Lemdiklat Polri, Prof. Dr. Iza Fadri, yang juga berperan dalam penyusunan kerangka strategis ini, menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus melibatkan seluruh elemen bangsa.


“Korupsi tidak bisa diberantas hanya dengan pendekatan penegakan hukum. Kita perlu membangun sistem yang mencegah peluang korupsi sejak awal, memperkuat integritas aparat, dan menumbuhkan budaya antikorupsi di tengah masyarakat,” ujar Prof. Iza.


Beliau juga menambahkan bahwa pendekatan komprehensif dan terintegrasi adalah kunci keberhasilan.


“Jika kita ingin Indonesia maju, maka tata kelola pemerintahan harus bersih. Rencana kerja lima tahun ini bukan sekadar dokumen, tetapi komitmen nyata untuk menghadirkan negara yang transparan, akuntabel, dan dipercaya rakyat,” tegasnya.


Selain penegakan hukum, Pusat Studi Anti Korupsi juga menggarap aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi. Program meliputi kuliah umum, seminar, pelatihan zona integritas, penelitian kolaboratif dengan KPK dan Kejaksaan, kampanye publik antikorupsi, hingga penguatan mekanisme whistleblower.


Melalui agenda 2025–2029 ini, STIK–Lemdiklat Polri memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi akan dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan demi mendorong Indonesia menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Share:

Kamis, 27 November 2025

e-PPID Polri Hadir dengan Wajah Baru: Akses Informasi Resmi Kini Satu Pintu, Cepat, dan Transparan

JAKARTA - Polri memperkenalkan pengembangan terbaru pada website e-PPID (elektronik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Polri sebagai langkah konkret menuju layanan informasi publik yang lebih modern, transparan, dan mudah dijangkau. Pembaruan ini menjadi bagian penting dari akselerasi standarisasi pelayanan informasi publik yang saat ini dipimpin oleh Kombes Umi Fadilah Astutik sebagai Project Leader Proyek Perubahan (Proper).

Selama ini, keterbukaan informasi publik Polri dinilai belum sepenuhnya optimal. Beberapa kendala yang ditemui antara lain masih minimnya informasi publik yang tersedia sesuai amanat UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), kecepatan respon permohonan informasi yang kerap melampaui batas 10 hari kerja, hingga literasi PPID yang belum merata di jajaran kepolisian. Selain itu, layanan informasi masih terpusat di Divhumas Polri sehingga warga di daerah belum mendapatkan akses yang merata.


Pengembangan website e-PPID Polri kini menjadi prioritas, dengan tampilan baru yang lebih modern, mudah digunakan, dan terintegrasi dari tingkat Mabes Polri hingga seluruh Polda serta Polres. Dengan konsep “satu pintu digital”, masyarakat tidak lagi perlu datang langsung ke kantor polisi untuk mendapatkan informasi publik.


Kombes Umi Fadilah menegaskan bahwa pembaruan e-PPID Polri  menjadi simbol perubahan cara kerja Polri dalam memberikan layanan informasi.

Dalam penyampaiannya, ia menyoroti pentingnya akses digital yang setara bagi masyarakat.


“Kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan informasi resmi yang dapat diakses kapan saja tanpa hambatan. e-PPID Polri menjadi jembatan keterbukaan antara Polri dan publik,” ujar Umi.


Ia menjelaskan bahwa sistem ini bukan hanya sekadar platform teknologi, tetapi bagian dari perubahan budaya kerja di tubuh Polri.

Dalam pernyataannya, Umi menekankan pentingnya standarisasi di semua lini.


“Dengan e-PPID Polri terstandarisasi, setiap satuan kerja kini memiliki panduan layanan yang sama. Ini membuat pelayanan informasi lebih efisien, profesional, dan tidak berbeda antarwilayah,” jelasnya.


Umi juga menyampaikan bahwa keberadaan e-PPID Polri diharapkan berdampak langsung pada meningkatnya partisipasi publik dalam mengakses informasi kepolisian.

Ia menambahkan komitmen Polri untuk terus memperkuat transparansi.


“Harapan kami, e-PPID dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus menjadi langkah nyata Polri menuju layanan informasi publik yang modern dan berintegritas,” kata Umi.


Dukungan terhadap pengembangan e-PPID Polri juga disampaikan Kabag Penum Divhumas Polri, Kombes Pol Erdi A. Chaniago.

Dalam komentarnya, Erdi menilai pembaruan e-PPID Polri sebagai langkah penting menjawab kebutuhan masyarakat di era digital.


“Terobosan ini sangat relevan dengan tuntutan keterbukaan informasi. Sistem yang lebih modern akan membuat masyarakat jauh lebih mudah memperoleh informasi resmi Polri,” ujar Erdi.


Ia menegaskan bahwa Divhumas Polri siap memastikan implementasi sistem ini berjalan merata di seluruh satuan kewilayahan.

Dalam pernyataannya, Erdi menegaskan komitmen institusi.


“Kami mendukung penuh pengembangan e-PPID Polri karena ini adalah fondasi penting untuk membangun standar layanan informasi publik yang transparan dan dapat dipercaya,” ucapnya.


Melalui tampilan baru, fitur yang lebih lengkap, dan integrasi nasional, e-PPID Polri diharapkan menjadi pusat informasi resmi yang cepat, jelas, dan mudah diakses. Inovasi ini menjadi bagian dari transformasi Polri untuk semakin dekat dengan masyarakat melalui layanan digital yang pasti dan terpercaya.

Share:

Tingkatkan Smart Policing, Lemdiklat Polri Tambah Tiga Pusat Studi Strategis

Jakarta — Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri melalui Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) kembali memperkuat ekosistem keilmuan kepolisian dengan meresmikan tiga pusat studi baru, yaitu Pusat Studi Sumber Daya Manusia Polri, Pusat Studi Pacific–Oceania, dan Pusat Studi Kehumasan Polri. Pusat studi ini melengkapi keberadaan Pusat Studi Ilmu Kepolisian yang telah lebih dulu beroperasi sebagai ruang dialog akademik untuk mentransformasi dan mengembangkan ilmu kepolisian, Kamis (27/11).

Peresmian tersebut menegaskan komitmen Lemdiklat Polri dalam memperkuat ilmu kepolisian sebagai disiplin multidisipliner yang terus berkembang mengikuti dinamika keamanan, sosial, teknologi, dan geopolitik modern.


Kalemdiklat Polri Komjen Pol. Prof. Chryshnanda Dwilaksana menjelaskan bahwa pusat studi merupakan fondasi penting untuk membangun smart policing yang berorientasi pada pengetahuan, riset, dan inovasi.


“Pusat studi ini adalah ruang dialog ilmiah untuk mentransformasi ilmu kepolisian. Di sini gagasan diuji, konsep dikembangkan, dan strategi pemolisian dimodernisasi agar Polri selalu relevan dengan perubahan zaman,” ujar Komjen Chryshnanda.


Menurutnya, ilmu kepolisian harus dipahami sebagai ilmu lintas bidang yang berkaitan dengan keteraturan sosial, penegakan hukum, isu-isu masyarakat, teknologi, hingga kejahatan modern yang semakin kompleks.


Selain Pusat Studi Ilmu Kepolisian, tiga pusat studi baru yang diresmikan memiliki fungsi strategis masing-masing:


- Pusat Studi SDM Polri memperkuat pengembangan talenta dan meritokrasi dalam manajemen kepemimpinan Polri.


- Pusat Studi Kehumasan Polri memfokuskan kajian pada manajemen komunikasi publik, transparansi, dan media policing.


- Pusat Studi Pacific–Oceania menyoroti pentingnya riset geopolitik kawasan Indo–Pasifik serta penguatan diplomasi kepolisian Indonesia dalam arsitektur keamanan global.


Komjen Pol. Prof. Chryshnanda menekankan:


“Ilmu kepolisian harus dikembangkan dalam kerangka filosofis, yuridis, geopolitik, akademis, hingga globalisasi. Karena itu pusat studi menjadi pilar untuk membangun Polri yang humanis, modern, dan berdaya saing internasional.”


Dalam dokumen pusat studi, Lemdiklat Polri juga memaparkan arah pengembangan kurikulum yang mencakup pengajaran dasar (filsafat ilmu, etika publik, metodologi penelitian), pengajaran inti (hukum, kriminologi, teknologi informasi, administrasi kepolisian), hingga kapita selekta terkait isu strategis seperti ideologi, politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan.


Selain itu, pusat studi juga mendorong pendidikan kompetensi khusus seperti safety driving centre, security training centre, sekolah penyidik, serta pelatihan bagi master trainer sebagai bagian dari pengembangan soft power dan smart power SDM Polri.


“Polri harus menjadi institusi pembelajar. Melalui pusat studi, kita memperkuat riset, laboratorium sosial, publikasi ilmiah, hingga pengembangan smart policing yang mencakup pemolisian konvensional, elektronik, dan forensik,” tutur Komjen Pol. Prof. Chryshnanda.


Dengan pengembangan pusat studi ini, Lemdiklat Polri berharap tercipta lingkungan akademik yang adaptif, kritis, dan responsif terhadap dinamika masyarakat. Pusat studi juga akan memperkuat jejaring kerja sama nasional dan internasional, baik dengan universitas, lembaga penelitian, maupun institusi keamanan global.


Komjen Pol. Prof. Chryshnanda menegaskan bahwa ilmu kepolisian bukan hanya milik institusi Polri, tetapi ruang terbuka yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor.


“Pusat studi bukan hanya milik STIK atau Lemdiklat, tetapi milik seluruh ekosistem pengetahuan kepolisian. Dengan riset yang kuat dan kolaborasi luas, kita menyiapkan Polri masa depan yang cerdas, inklusif, dan dipercaya masyarakat,” tutupnya.

Share:

STIK Lemdiklat Polri Resmikan Tiga Pusat Studi Baru untuk Perkuat Transformasi Ilmu Kepolisian

Jakarta — Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Lemdiklat Polri resmi meluncurkan tiga pusat studi baru, yakni Pusat Studi Sumber Daya Manusia Polri, Pusat Studi Kehumasan Polri, dan Pusat Studi Pacific–Oceania, Kamis (27/11/2025). Peresmian ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi STIK sebagai center of excellence dan laboratorium ilmu kepolisian berbasis riset.

Kegiatan peresmian dipimpin langsung oleh Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto, disaksikan oleh Wakapolri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo, Kalemdiklat Polri Komjen Pol Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, para pejabat utama Mabes Polri, perwakilan kedutaan besar negara sahabat, mitra internasional, akademisi, serta mahasiswa S1, S2, dan S3 STIK Lemdiklat Polri, baik yang hadir langsung maupun secara daring.


Dalam sambutannya, Irjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto menegaskan bahwa peresmian tiga pusat studi tersebut merupakan tonggak penting dalam akselerasi transformasi pendidikan Polri.


“STIK Lemdiklat Polri adalah laboratorium ilmu kepolisian. Di sinilah gagasan diuji, strategi dikembangkan, dan inovasi kebijakan dilahirkan. Tiga pusat studi yang kita resmikan hari ini memperkuat ekosistem keilmuan untuk menghadapi tantangan modern,” ujar Ketua STIK.


Beliau menambahkan bahwa dinamika keamanan global, kejahatan digital, perkembangan kawasan Indo–Pasifik, serta tantangan komunikasi publik menuntut kajian dan riset yang lebih spesifik dan komprehensif.


Dalam acara tersebut, Ketua STIK menjelaskan peran masing-masing pusat studi:


1. Pusat Studi SDM Kepolisian

Memperkuat merit system, pengembangan talenta, dan kepemimpinan berbasis karakter serta kompetensi.


2. Pusat Studi Kehumasan dan Komunikasi Kepolisian

Mengembangkan kemampuan komunikasi publik, transparansi, dan responsivitas Polri di era digital.


3. Pusat Studi Pacific–Oceania

Mengkaji dinamika kawasan strategis Pacific–Oceania dan memperluas diplomasi kepolisian Indonesia di tingkat global.


“Pusat-pusat studi ini bukan hanya ruang akademik, tetapi instrumen strategis yang memastikan setiap kebijakan dan pengembangan kompetensi anggota Polri didukung riset yang valid dan metodologi ilmiah yang kuat,” tegas Irjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto.


Saat ini STIK telah mengoperasikan enam pusat studi sebelumnya, mulai dari Ilmu Kepolisian, Siber, Pemolisian Masyarakat, Anti Korupsi, Terorisme, hingga Keselamatan Lalu Lintas. Dengan penambahan tiga pusat studi baru, maka total terdapat sembilan pusat studi aktif.


Ketua STIK menyampaikan bahwa dalam waktu dekat STIK juga akan membentuk Pusat Studi Kedokteran Forensik/DVI serta Pusat Studi Industri Keamanan.


“Dengan keberadaan sembilan pusat studi ini, STIK semakin siap meningkatkan kapasitas riset, publikasi ilmiah, dan kolaborasi global. Keberhasilan Polri hari ini bergantung pada kekuatan intelektual, moral, dan integritas,” ucapnya.


Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan Polri, kementerian/lembaga, mitra internasional, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap pengembangan STIK Lemdiklat Polri.

Share:

Polresta Malang Kota Gandeng UMM Gencarkan Roadshow Anti-Bullying

KOTA MALANG – Upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan bebas kekerasan terus diperkuat Polresta Malang Kota Polda Jatim.
Bersinergi dengan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Polresta Malang Kota Polda Jatim menggelar Sosialisasi Anti-Bullying dan Bahaya Narkoba bertajuk “Dari Kota Malang untuk Indonesia” di SMP Negeri 3 Kota Malang, Selasa (25/11/2025).

Kegiatan ini menjadi bagian dari roadshow edukasi ke sekolah-sekolah dalam rangka membangun kesadaran sejak dini terkait ancaman perundungan yang memprihatinkan.

Sosialisasi diikuti ratusan pelajar dan dikemas melalui pemaparan materi, diskusi interaktif, hingga sesi tanya jawab terbuka untuk menggali pemahaman siswa mengenai dampak serius bullying maupun risiko penyalahgunaan narkoba.

Kegiatan ini menekankan nilai preventif, kolaboratif, dan sinergi antarinstansi demi memperkuat ketahanan peserta didik terhadap kekerasan dan pengaruh negatif di lingkungan sosial.

Data Unit PPA Satreskrim Polresta Malang Kota mencatat bahwa kasus perundungan di Kota Malang menunjukkan tren peningkatan dalam dua tahun terakhir.

Sepanjang 2024 terdapat enam laporan, dan bertambah menjadi delapan kasus pada 2025.

Mayoritas korban merupakan pelajar jenjang SMP, dengan bentuk kekerasan fisik paling mendominasi.

Kanit PPA Polresta Malang Kota Iptu Khusnul Khotimah, menjelaskan bahwa peningkatan tersebut menjadi alasan utama kepolisian menggencarkan roadshow sosialisasi ke sekolah-sekolah sebagai langkah preventif.

“Banyak kasus bullying dilakukan oleh siswa-siswi SMP. Karena itu kami memilih jenjang SMP dan SMA sebagai sasaran utama agar angka perundungan bisa ditekan melalui edukasi sejak dini,” ujarnya.

Menurutnya, dampak paling berat dari perundungan di Kota Malang adalah gangguan mental. 

Kondisi itu dialami korban yang mengalami kekerasan secara berulang dalam kurun waktu lama.

Sejumlah kasus bahkan terjadi di luar lingkungan sekolah, seperti di area sepi ataupu lokasi tongkrongan sepulang sekolah.

Motif pelaku pun bervariasi, mulai dari keinginan menunjukkan superioritas, salah paham antarkelompok, hingga masalah asmara remaja.

Dalam sosialisasi ini, Polresta Malang Kota bersama UMM menjelaskan bentuk-bentuk bullying, dampaknya, hingga konsekuensi hukum yang dapat menjerat pelaku. 

Penekanan diberikan pada pentingnya pelajar berani melapor apabila mengalami atau menyaksikan tindakan perundungan.

Sabrina Kirana, salah satu siswi kelas 7 SMPN 3, mengakui kegiatan ini membuka wawasan penting dan membuat para pelajar lebih siap menghadapi situasi perundungan.

“Dengan adanya sosialisasi ini, kami jadi tahu apa yang harus dilakukan jika menjadi korban atau saat melihat tindakan bullying dan paham bahwa bullying serta narkoba tidak hanya melukai fisik tetapi juga sangat mengganggu mental dan masa depan,” ujarnya.

Seperti yang sudah disampaikan awal sambutan, Kepala SMPN 3 Kota Malang Drs. Teguh Edy Purwanta menyampaikan apresiasi tinggi atas kehadiran Polresta Malang Kota dan UMM dalam memberikan edukasi komprehensif kepada siswanya.

“Narkoba dan bullying sangat berdampak pada kesehatan mental, prestasi, dan masa depan anak-anak kami. Karena itu, sosialisasi seperti ini sangat penting untuk membuka kesadaran dan keberanian siswa dalam menjaga diri dan lingkungan,” ujarnya.

Roadshow edukasi anti-bullying Polresta Malang Kota bersama UMM menggambarkan komitmen kuat dalam menciptakan ruang belajar yang aman, kondusif dan berorientasi pada pembentukan karakter positif pelajar menuju Indonesia Emas 2045. (Khan⁰⁰⁷)
Share:

Polisi Bersihkan Tempat Ibadah dan Rumah Warga Terdampak Abu Vulkanik Semeru

LUMAJANG - Upaya pemulihan pascaerupsi Gunung Semeru terus dilakukan jajaran kepolisian. 
Personel Polres Lumajang bersama Satbrimob dan Samapta Polda Jawa Timur melaksanakan pembersihan beberapa fasilitas ibadah dan rumah warga di wilayah terdampak.

Kepala Bagian Operasi (Kabagops) Polres Lumajang, Kompol Jauhar Ma’arif menjelaskan bahwa kegiatan itu merupakan lanjutan dari serangkaian aksi kemanusiaan yang telah dilakukan sejak pascaerupsi Gunung Semeru.

“Kegiatan hari ini kelanjutan kegiatan yang sudah kami laksanakan pascaerupsi,” ujarnya,Rabu (26/11).

Ia menjelaskan, fokus pembersihan dilakukan di sejumlah musala di Dusun Umbulan, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, yang mengalami paparan abu vulkanik. 

Langkah ini bertujuan memastikan fasilitas ibadah tersebut dapat kembali digunakan warga yang masih bertahan di rumah karena kondisi wilayahnya dinilai masih aman.

“Kegiatan hari ini kami melaksanakan pembersihan beberapa tempat ibadah agar nanti musala ini bisa digunakan pada saat ibadah warga yang saat ini masih belum mengungsi,” jelas Kompol Jauhar.

Terkait pembersihan musala, ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepekaan anggota di lapangan setelah melihat kondisi bangunan yang kotor akibat material erupsi.

Selain fasilitas peribadatan, personel gabungan sejak pagi juga menyasar rumah-rumah warga serta membantu memindahkan barang-barang milik masyarakat ke lokasi yang lebih aman.

“Untuk pembersihan rumah-rumah dan membawa barang-barang pengungsian ke tempat pengungsian yang lebih aman juga kami lakukan sejak adanya himbauan agar warga mengungsi,” tambahnya.

Aksi kemanusiaan ini menjadi bagian dari respons cepat Polres Lumajang dan Polda Jatim dalam membantu warga yang terdampak erupsi Semeru, sekaligus memastikan aktivitas masyarakat tetap dapat berjalan dengan aman, terutama dalam hal ibadah dan penyelamatan barang berharga. (Khan⁰⁰⁷)
Share:

Dialog Literasi Kebangsaan STIK Angkat Isu Etika Moral dalam Transformasi Birokrasi Polri

Jakarta — STIK Lemdiklat Polri menggelar Dialog Literasi Kebangsaan (DILIBAS) Episode 2 bertema “Standar Etika Moral Menuju Transformasi Birokrasi Polri” di Auditorium Mutiara STIK, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025). Kegiatan ini menghadirkan sejumlah pakar nasional, pejabat utama Polri, akademisi, serta ratusan mahasiswa dari STIK dan berbagai perguruan tinggi di Jakarta yang turut aktif mengikuti jalannya diskusi.
Pada kesempatan itu, Ketua STIK Lemdiklat Polri Irjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto, S.I.K., M.Si. menekankan bahwa transformasi Polri memerlukan perubahan yang lebih mendasar. Ia menilai bahwa pembaruan institusi tidak boleh berhenti pada aspek struktural semata. “Transformasi Polri harus dibangun di atas keberanian moral, etika, dan keteladanan,” ujarnya, seraya menyebut bahwa kepemimpinan yang berani mengoreksi diri merupakan prasyarat penting dalam memperkuat integritas kelembagaan. 

Forum dialog ini menghadirkan perspektif strategis dari para tokoh nasional seperti Prof. Dr. Koentjoro, Prof. Yudi Latif, Prof. Dr. Paulus Wirutomo, Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum., Dr. Sarah Nuraini Siregar, dan Dr. Phil. Panji Anugrah Permana. Para narasumber membahas isu etika profesi, legitimasi publik, dinamika pelayanan kepolisian, hingga tantangan reformasi kelembagaan di tengah perubahan sosial dan digital yang semakin cepat.

Sementara itu, Wamenkumham Prof. Edward Omar Sharif Hiariej menyoroti pentingnya budaya etis sebagai fondasi moral Polri. Ia menegaskan bahwa prinsip to serve and to protect merupakan pedoman yang harus tercermin dalam perilaku setiap anggota. “Solidaritas internal harus memperkuat profesionalitas dan kepatuhan hukum, bukan menjadi ruang untuk menutupi pelanggaran,” tegasnya dalam sesi dialog. 

Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pertanyaan kritis dari mahasiswa dan peserta mengenai kepercayaan publik, tantangan moral aparat, peran teknologi dalam transparansi, hingga pentingnya community policing. Interaksi ini menunjukkan tingginya perhatian generasi muda terhadap agenda perubahan Polri dan nilai-nilai etika yang menyertainya.

Melalui penyelenggaraan DILIBAS Episode 2 ini, STIK Lemdiklat Polri menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat landasan akademik dan nilai etis guna mendorong terwujudnya Polri yang Presisi: prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan publik dan menjawab tuntutan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
Share:

Polri Perkuat Model Pelayanan Unjuk Rasa Berbasis Standar HAM Internasional, Wakapolri: “Kita Sesuaikan dengan Best Practice Negara Maju”

Jakarta — Polri terus memperbarui model dan langkah-langkah pelayanan terhadap pengunjuk rasa melalui pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM) dan komparatif internasional. Pembaruan ini dilakukan dengan merujuk pada best practice negara maju, khususnya Inggris, yang telah memiliki Code of Conduct pengendalian massa yang dinilai efektif, transparan, dan akuntabel.

Wakapolri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa penyusunan model pelayanan unjuk rasa harus sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan sekaligus memenuhi standar internasional dalam perlindungan hak berekspresi.


“Model pelayanan terhadap pengunjuk rasa harus kita rumuskan ulang, tidak hanya berdasarkan kondisi dalam negeri, tetapi juga mengacu pada standar HAM internasional. Kita belajar dari negara-negara yang sudah lebih maju dalam pengelolaan kebebasan berpendapat di ruang publik,” ujar Wakapolri.


Terkait hal itu, Polri akan melakukan studi komparatif ke Inggris pada Januari mendatang. Inggris memiliki Code of Conduct yang membagi pengendalian massa ke dalam lima tahap — mulai dari analisis awal, penilaian risiko, langkah pencegahan, tindakan lapangan, hingga konsolidasi pascakejadian. Setiap tahap dilengkapi aturan jelas “do and don’t” bagi petugas lapangan hingga komandan.


“Inggris memiliki pendekatan modern, terstruktur, dan berbasis HAM. Code of Conduct mereka menjelaskan dengan rinci apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Ini sangat relevan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Polri terhadap pengunjuk rasa,” jelas Wakapolri.


Selain studi internasional, Polri juga melibatkan akademisi, pakar, serta koalisi masyarakat sipil untuk memastikan bahwa pembangunan model ini inklusif dan sesuai prinsip demokrasi. Salah satunya adalah asesmen terhadap kemampuan psikologis dan evaluatif para komandan, kasatwil, dan kapolres, yang dinilai penting untuk menciptakan pengambilan keputusan yang proporsional di lapangan.


Perubahan internal turut dilakukan. Sistem pengendalian massa yang dahulu memiliki 38 tahapan kini disederhanakan menjadi lima fase utama. Hal ini disinkronkan dengan enam tahapan penggunaan kekuatan sesuai Perkap No. 1 Tahun 2009 serta standar HAM pada Perkap No. 8 Tahun 2009.


Wakapolri menegaskan pentingnya kewajiban evaluasi berkelanjutan sebagai bagian dari standar HAM internasional.


“Setiap tindakan dalam lima tahap harus dievaluasi, mulai dari progres hingga dampaknya. Ini sejalan dengan prinsip accountability dalam standar HAM global. Polri harus berani berubah, memperbaiki, dan beradaptasi,” tegasnya.


Komjen Dedi juga menekankan bahwa perubahan organisasi tidak bisa hanya mengandalkan pengalaman, tetapi harus berbasis kajian ilmiah, riset multidisipliner, dan data.


“Dalam konteks internasional, semua negara yang maju dalam pelayanan publik selalu bertumpu pada ilmu pengetahuan dan kajian. Itulah yang kita lakukan. Masukan dari masyarakat sipil menjadi bagian penting dari proses ini,” ungkapnya.


Pada kesempatan tersebut, Polri turut menerima masukan dari berbagai organisasi masyarakat sipil sektor keamanan. Hadir antara lain Ketua Harian Kompolnas, Koalisi Masyarakat Sipil Sektor Keamanan, Ketua PBHI, Ketua YLBHI, Direktur Imparsial, Direktur Raksa Initiative, Anggota KontraS, Direktur Koalisi Perempuan, Direktur HRRWG, Direktur Centra Initiative, Direktur Amnesty, dan perwakilan Walhi. Keterlibatan mereka memperkuat legitimasi publik terhadap penyusunan standar baru.


Polri juga mencatat berbagai kendala di lapangan, termasuk keterbatasan alat dan sumber daya di sejumlah wilayah. Namun semua temuan tersebut menjadi dasar penyempurnaan SOP agar lebih responsif dan mendukung perlindungan hak berunjuk rasa.


“Transformasi pelayanan publik harus berorientasi pada standar global. Kita ingin memastikan bahwa pengamanan unjuk rasa dilakukan secara profesional, menghormati HAM, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Itulah arah perubahan yang ditekankan oleh Bapak Kapolri,” tutup Wakapolri.

Share:

Pelayanan Polri Terhadap Unjuk Rasa Lebih Adaptif, Wakapolri: “Semua Berbasis Kajian, Riset, dan Masukan Publik”

Jakarta — Polri tengah merumuskan ulang model serta standar pelayanan terhadap pengunjuk rasa agar lebih humanis, profesional, dan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pembaruan ini dilakukan secara bertahap dan berbasis kajian multidisipliner, masukan publik, serta studi komparatif ke luar negeri.

Wakapolri Komjen Pol Prof. Dr. Dedi Prasetyo menegaskan bahwa seluruh pendekatan yang disusun berlandaskan visi hukum dan prinsip penghormatan terhadap hak warga negara.


“Penyampaian pendapat di muka publik adalah hak konstitusional. Karena itu, pelayanan terhadap pengunjuk rasa harus kita rumuskan ulang agar lebih adaptif, humanis, dan tetap menjaga keamanan. Semua harus berbasis kajian, riset, dan masukan masyarakat,” ujarnya.


Menurut Wakapolri, Polri tidak ingin terburu-buru menetapkan regulasi baru yang diberlakukan secara nasional. Proses penyusunannya tetap melibatkan koalisi masyarakat sipil, akademisi, dan para pakar.


“Kami tidak ingin membuat aturan secara tergesa-gesa. Semua masukan dari masyarakat sipil, akademisi, serta hasil studi komparatif akan kami rangkum terlebih dahulu. Ini komitmen kami untuk menghasilkan regulasi yang benar-benar tepat,” tegasnya.


Pada Januari mendatang, tim akan melakukan studi ke Inggris untuk mempelajari Code of Conduct terkait pengendalian massa. Model tersebut terdiri dari lima tahap mulai analisis awal hingga konsolidasi, lengkap dengan aturan “do and don’t” bagi setiap jenjang petugas.


“Studi komparatif di Inggris sangat penting untuk melihat bagaimana best practice diterapkan. Kita ingin memastikan setiap tindakan di lapangan sesuai standar internasional dan tetap menghormati hak masyarakat,” tutur Wakapolri.


Perubahan internal Polri juga terus berlangsung. Jika sebelumnya sistem pengendalian unjuk rasa mengenal 38 tahap, kini disederhanakan menjadi lima fase yang lebih terukur, diterapkan bersama enam tahapan penggunaan kekuatan sesuai Perkap No. 1 Tahun 2009 dan standar HAM sebagaimana diatur dalam Perkap No. 8 Tahun 2009.


Wakapolri menegaskan perlunya mekanisme evaluasi berjenjang pada setiap tindakan kepolisian.


“Setiap komandan wajib melaporkan progres, analisis tindakan, dampaknya, hingga evaluasi akhir. Ini menjadi pegangan agar kita bisa memperbaiki diri. Organisasi tidak akan berubah jika manusianya tidak berubah,” ungkapnya.


Ia juga menekankan pentingnya pendekatan ilmiah dan berbasis riset dalam setiap proses pengambilan keputusan.


“Perubahan organisasi tidak bisa hanya berbasis pengalaman. Harus ada filsafat ilmu, logika, kajian empiris, dan riset. Kritik, saran, dan koreksi dari masyarakat adalah input penting bagi kami,” ujar Komjen Dedi.


Dalam kegiatan tersebut, Polri turut melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil sektor keamanan. Hadir di antaranya Ketua Harian Kompolnas, Koalisi Masyarakat Sipil Sektor Keamanan, Ketua PBHI, Ketua YLBHI, Direktur Imparsial, Direktur Raksa Initiative, anggota KontraS, Direktur Koalisi Perempuan, Direktur HRRWG, Direktur Centra Initiative, Direktur Amnesty International Indonesia, serta perwakilan Walhi. Keterlibatan mereka menjadi bagian penting dari proses penyusunan model pelayanan yang lebih partisipatif dan transparan.


Polri juga mencatat sejumlah kendala lapangan, seperti keterbatasan alat dan sumber daya di beberapa wilayah. Namun, semua temuan tersebut menjadi masukan untuk perbaikan SOP dan penguatan koordinasi pengamanan pada masa mendatang.


“Kami ingin memastikan bahwa pelayanan publik, khususnya pengamanan unjuk rasa, benar-benar responsif, adaptif, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Inilah semangat transformasi yang diamanatkan Bapak Kapolri,” tutup Wakapolri.

Share:

Tutup Apel Kasatwil 2025, Wakapolri: Titik Awal Ekspektasi Publik Agar Polri Semakin Humanis dan Responsif

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menutup kegiatan apel Kasatwil tahun 2025 di Satlat Brimob, Cikeas, Jawa Barat pada Rabu 26 November 2025.

Dalam amanatnya, Komjen Dedi mengatakan, apel Kasatwil bukan akhir, melainkan titik awal dari ekspektasi publik agar Polri semakin transparan, humanis, responsif, dan berpegang pada prinsip to serve and protect.


"Apel Kasatwil merupakan momentum refleksi, transfer knowledge, serta evaluasi bersama atas kinerja tahun 2025 sebagai dasar peningkatan kinerja Polri ke depan," kata Dedi.


Mantan Irwasum Polri ini mengatakan, Polri bukan organisasi anti kritik. Masukan dari masyarakat, akademisi, dan pemerhati menjadi dasar bagi Polri untuk berubah menjadi lebih profesional dan dipercaya publik.


Untuk itu, kata Dedi, Polri mengundang seluruh pihak eksternal untuk menyampaikan saran tertulis terkait perubahan paradigma penanganan unras sebagai ruang partisipasi publik dalam penyusunan Perkap.


Dedi mengatakan, Polri saat ini sedang menyusun Perkap baru terkait penanganan unjuk rasa sebagai bagian dari perubahan Institusi menuju ke arah yang lebih baik.


Untuk itu, kata Dedi, Polri mengundang seluruh pihak eksternal untuk menyampaikan saran tertulis.


"Penyusunan Perkap dilakukan secara matang dengan mempertimbangkan masukan dari koalisi masyarakat sipil, pakar, akademisi, serta berbasis studi komparatif, termasuk rencana referensi ke Inggris untuk memperdalam konsep code of conduct," katanya.


Eks Kadiv Humas Polri ini mengatakan, pada Januari akan dilaksanakan studi komparatif ke Inggris untuk mendalami lima siklus dalam bertindak yang menjadi standar di kepolisian di negara tersebut.


Aturan baru nantinya akan menggantikan pola tiga tahapan (hijau–kuning–merah) menjadi lima tahapan dengan enam cara bertindak.


"Mengarahkan bahwa setiap komandan lapangan wajib membuat laporan terperinci mengenai cara bertindak dalam lima tahapan unras dalam bentuk decision log sebagai bahan evaluasi dan akuntabilitas untuk meningkatkan profesionalisme penanganan unras ke depan," ujarnya.


Lebih lanjut, Dedi menegaskan para Kapolres adalah calon pemimpin Polri di masa depan, sehingga perubahan Polri kearah yang lebih baik ditentukan oleh kualitas SDM yang mengisinya.


"Mengajak seluruh jajaran berpikir kritis dalam menghadapi masalah serta memastikan penyelesaian berbasis kajian dan fakta di lapangan," ucapnya.


Mengambil pembelajaran dari Agustus Kelabu dan Black September, khususnya terkait kelayakan tenda personel di lapangan, yang harus diperbaiki agar lebih layak bagi pergantian pasukan yang berlangsung hingga satu bulan.


Prototipe tenda baru telah dirumuskan melalui studi komparatif, lebih manusiawi, dan tidak panas, dan akan didistribusikan bertahap ke seluruh satuan wilayah.


Terakhir, ia pun mengapresiasi seluruh jajaran atas kinerja satu tahun terakhir dan menekankan pentingnya menyamakan visi sejalan dengan program Akselerasi Transformasi Polri dan Quick Wins yang mencerminkan perubahan nyata dan terukur.

Share:

Rabu, 26 November 2025

Polri Peragakan Model Pelayanan Unjuk Rasa Terbaru pada Apel Kasatwil 2025, Dirsamapta: “Semua Tindakan Harus Sesuai Prosedur dan Berbasis HAM”

Jakarta — Polri menampilkan peragaan lengkap konsep pelayanan unjuk rasa dalam rangka Apel Kasatwil Tahun 2025, sebagai bentuk kesiapan operasional dan penyegaran SOP dalam pengendalian massa yang lebih humanis, modern, dan berbasis hak asasi manusia. Peragaan yang dilakukan oleh Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri tersebut memperlihatkan secara utuh lima tingkatan eskalasi unjuk rasa, mulai dari situasi tertib hingga eskalasi rusuh berat, berikut langkah-langkah kepolisian yang harus dilakukan pada setiap tahap.



Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri Brigjen Pol Dr. Moh. Ngajib menjelaskan bahwa model pelayanan unjuk rasa ini merupakan penyempurnaan dari pola lama, dengan menekankan profesionalisme, proporsionalitas, dan penggunaan kekuatan sesuai Perkap No. 1 Tahun 2009 serta standar HAM dalam Perkap No. 8 Tahun 2009.


“Peragaan ini bukan sekadar simulasi, tetapi penegasan bahwa setiap tindakan kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa harus sesuai prosedur, terukur, dan menghormati hak-hak warga. Itulah standar pelayanan yang wajib diterapkan di seluruh satuan wilayah,” tegas Brigjen Ngajib.


Dalam kegiatan tersebut, Polri memeragakan tata cara pelayanan unjuk rasa berdasarkan lima tingkat eskalasi:


1. Tertib – Massa patuh imbauan dan kegiatan masyarakat tetap berjalan lancar. Petugas menerapkan kehadiran polisi sebagai tindakan pencegahan (deterrent) serta imbauan lisan.


2. Kurang Tertib – Massa mulai mengejek, provokasi ringan, dan tidak mengindahkan imbauan. Petugas menerapkan kendali tangan kosong lunak dan negosiasi oleh Kapolres sebagai pengendali taktis.


3. Tidak Tertib – Massa mulai melempar, melakukan pembakaran lokal, atau gangguan yang menyebabkan luka ringan. Petugas melakukan kendali tangan kosong keras dan pendorongan dengan meriam air (AWC).


4. Rusuh – Massa melakukan kekerasan, perusakan, serangan fisik, dan penutupan jalan secara masif. Petugas menerapkan penggunaan senjata tumpul, gas air mata, atau alat non-mematikan sesuai standar.


5. Rusuh Berat – Situasi meningkat hingga memerlukan lintas ganti ke satuan Brimob atau penanganan oleh tim Raimas jika tidak tersedia PHH Brimob.


Menurut Brigjen Ngajib, penyederhanaan prosedur dari 38 tahap menjadi lima fase membuat pola pelayanan lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh petugas, namun tetap menjaga prinsip kehati-hatian.


“Kita ingin seluruh Kasatwil memahami bahwa respons kepolisian tidak boleh reaktif. Ia harus melalui tahapan yang jelas, dengan evaluasi pada setiap tindakan. Inilah bentuk modernisasi pengendalian massa yang akuntabel,” ujarnya.


Peragaan tersebut memperlihatkan keterlibatan terpadu berbagai fungsi kepolisian, seperti:


- Sabhara sebagai Dalmas awal,


- Propam sebagai pengawas tindakan dan kepatuhan prosedur,


- Lalu Lintas untuk pengaturan arus,


- Reskrim dalam identifikasi provokator dan pelaku pidana,


- Intelkam untuk penggalangan massa,


- Humas melakukan dokumentasi dan publikasi,


- K-9 untuk sterilitas area,


- serta tim negosiator bersertifikasi untuk meredam eskalasi.


Teknologi baru juga ditampilkan, seperti helm Dalmas dengan konektor suara yang memungkinkan instruksi didengar hingga radius 2 km, serta penggunaan drone dalam pengambilan keputusan taktis.


Brigjen Ngajib menegaskan bahwa tujuan utama peragaan ini adalah menyamakan persepsi seluruh Kasatwil dalam memberikan pelayanan unjuk rasa yang humanis namun tetap tegas.


“Pelayanan unjuk rasa bukan sekadar pengamanan, tetapi pelayanan publik. Kita wajib memastikan massa dapat menyampaikan aspirasi dengan aman, dan negara tetap hadir menjaga ketertiban umum secara proporsional,” ujar Dirsamapta.


Ia menambahkan bahwa kemampuan komunikasi, negosiasi, dan penguasaan lapangan menjadi kunci sukses aparat di era sekarang.


“Kapolres harus dikenal oleh masyarakatnya. Semakin baik hubungan polisi dengan warga, semakin kecil potensi eskalasi unjuk rasa meningkat,” tutup Brigjen Ngajib.

Share:

7 Atpol Negara Sahabat Hadiri Apel Kasatwil Polri 2025, Komitmen Wujudkan Keamanan Global

Jakarta - Apel Kasatwil Polri tahun 2025 turut mengundang 10 Atpol negara sahabat. Hal itu merupakan komitmen mewujudkan keamanan global. 

Adapun dari 10 yang diundang, tujuh Atpol negara sahabat yang hadir yakni, Kepolisian Australia, Amerika Serikat (FBI), China, Filipina, Jepang, Malaysia dan Perancis. 


Selain itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan kegiatan tersebut juga mengundang Kepolisian Hongkong. Hal itu untuk mencari model penanganan aksi unjuk rasa atau demonstrasi di Indonesia. 


Menurut Sigit, ke depannya, Polri akan mengubah doktrin penanganan demonstrasi yang tadinya menjaga menjadi melayani. Hal ini komitmen sesuai dengan komitmen polisi yang sejak awal menjamin hak kebebasan berpendapat masyarakat. 


"Di satu sisi kita juga tentunya miliki konsep dalam menghadapi rusuh massa yang tentunya apabila tidak  kita kendalikan akan berdampak stabilitas kamtibmas, terganggunya fasilitas publik, sektor ekonomi yang tentunya harus kita jaga. Ini menjadi bagian kita evaluasi sekaligus pembahasan dalam apel kasatwil," ucap Sigit dikutip, Rabu (26/11/2025).


Apel Kasatwil bertajuk 'Transformasi Polri yang Profesional untuk Masyarakat' ini, kata Sigit sengaja dilaksanakan di Satlat Brimob Cikeas. Para Kapolda dan Kapolres bakal bermalam di tenda sslama tiga hari ke depan. 


"Tentunya kegiatan ini yang pertama meningkatkan soliditas internal kekompakan utamanya. Bagaimana kita melakukan preview penanaman ulang doktrin kita Tribrata dan Catur Prasetya. Dan tentunya hakikat dari tugas Polri di dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya sebagai pelaksana alat negara di bidang harkamtibmas di bidang penegakan hukum dan memberikan perlindungan pengayoman pelayanan terhadap keamanan yang di dalam negeri," ujar Sigit.

Share:

Polri Undang Kepolisian Hong Kong, Pelajari Model Penanganan Aksi Massa

Jakarta - Polri mengundang Kepolisian Hong Kong (Hong Kong Police Force) sebagai salah satu pembicara dalam apel jajaran kepala satuan wilayah (Kasatwil) 2025. Hal itu dalam rangka mencari referensi model penanganan aksi unjuk rasa atau demonstrasi di Tanah Air.

"Kita mengundang pembicara dari Kepolisian Hong Kong, terkait dengan kita ingin mencari model-model untuk penanganan aksi, khususnya terkait dengan kebebasan mengeluarkan pendapat," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mako Pusat Latihan Korbrimob Polri, Cikeas, Bogor, Senin (24/11/2025).



Jenderal Sigit menyatakan tengah berupaya mengubah pola penanganan aksi massa yang mulanya mengamankan menjadi melayani. Hal itu untuk mewujudkan kebebasan berpendapat di muka publik.


"Juga bagaimana kita membedakan antara upaya kita dan mengubah doktrin kita, dari yang tadinya menjaga menjadi melayani, khusus untuk saudara-saudara kita yang melakukan atau menjalankan haknya yang diatur dalam kebebasan mengeluarkan pendapat," jelasnya.


Sigit menjelaskan bahwa pihaknya juga memiliki konsep dalam menghadapi rusuh massa. Hal itu untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta menjaga stabilitas nasional.


"Tentunya apabila ini tidak kita kendalikan, tentunya akan berdampak terhadap stabilitas kamtibmas, berdampak kepada terganggunya fasilitas-fasilitas publik, sektor-sektor ekonomi yang lain, yang tentunya harus kita jaga," terang Jenderal Sigit.


Eks Kabareskrim Polri itu menyebut bahwa perihal penanganan aksi massa turut menjadi salah satu evaluasi yang dibahas pada Apel Kasatwil tahun ini. Perihal itu senada dengan upaya transformasi Korps Bhayangkara yang tengah berjalan.


"Ini bagian yang tentu kita jadikan evaluasi sekaligus kemudian pembahasan di dalam Apel Kasatwil ini. Tentunya juga beberapa upaya yang harus kita lakukan karena adanya KUHP baru dan juga isu-isu terbaru yang mau tidak mau Polri harus segera melakukan perbaikan-perbaikan maupun perubahan," tutur Sigit.


Selain evaluasi, dalam kegiatan itu juga Jenderal Sigit memberikan pengarahan terkait model pelayanan publik ke depan. Dengan pola baru itu, dia menjanjikan masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan.


"Intinya kita harapkan dengan Apel Kasatwil ini, tentunya ini menjadi semangat Polri untuk kemudian mengkonsolidasikan ulang dan kemudian mewujudkan institusi Polri yang lebih responsif, adaptif, dan kemudian tentunya betul-betul bisa mewujudkan institusi Polri sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat," pungkasnya.

Share:

Operasi Zebra Semeru Polres Pelabuhan Tanjungperak Ramp Check Angkutan Umum dan Tes Urine Sopir

TANJUNGPERAK - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Pelabuhan Tanjung Perak melaksanakan kegiatan ramp check kendaraan bus di Terminal Wisata Religi Ampel, Jalan Pegirian, Surabaya. 



Kegiatan ini digelar Satlantas Polres Pelabuhan Tanjungperak Polda Jatim dalam rangka Operasi Zebra Semeru 2025.


Kasatlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Syafudin Rodji memimpin langsung ramp check melibatkan Dinas Perhubungan Kota Surabaya.


Selain memeriksa kondisi kendaraan, Polres Pelabuhan Tanjungperak Polda Jatim juga melaksanakan pemeriksaan kesehatan pengemudi dan test urine dengan melibatkan tim medis dari Klinik Pratama Polres Pelabuhan Tanjungperak. 


Kasatlantas Polres Pelabuhan Tanjung Perak AKP Imam Syafudin Rodji melalui Kasi Humas Iptu Suroto, menjelaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan langkah wajib untuk menjamin keselamatan. 


"Kami ingin memastikan setiap pengemudi berada dalam kondisi prima dan tidak terpengaruh zat berbahaya ketika mengemudikan bus. Keamanan penumpang adalah prioritas kami,” ujar Iptu Suroto,Rabu (26/11).


Selain pemeriksaan pengemudi, petugas juga melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kondisi kendaraan bus.


Pemeriksaan meliputi kelengkapan surat-surat, kondisi ban, sistem pengereman, lampu, reflektor, serta komponen keselamatan lainnya. 


“Setiap kendaraan harus benar-benar layak jalan. Kami tidak ingin ada bus yang beroperasi tanpa standar keselamatan yang baik karena hal itu berpotensi menimbulkan kecelakaan,” imbuh Iptu Suroto.


Ia juga menegaskan bahwa kegiatan ramp check ini merupakan bagian dari langkah preventif Ops Zebra Semeru 2025 untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas.


“Harapan kami, pemeriksaan rutin seperti ini mampu menurunkan risiko kecelakaan dan meningkatkan disiplin para pengemudi. Kegiatan hari ini berjalan aman, tertib, dan tanpa kejadian menonjol,” tutup Iptu Suroto.(khan007)

Share:

Blog Archive